TERNATE, Sijege.id – Dinamika internal DPRD Kota Ternate memicu kemarahan publik. Sekelompok massa yang mengatasnamakan Institute Kata Rakyat Maluku Utara (Malut) mendatangi Gedung DPRD Kota Ternate pada Kamis (24/09/2026). Mereka mengkritik keras aksi saling lapor dan konflik internal para legislator yang dinilai telah merusak marwah lembaga wakil rakyat.
Aksi demonstrasi yang berlangsung sekitar pukul 10.30 WIT tersebut secara khusus menyoroti dinamika politik anggota DPRD Kota Ternate, Nurjaya Hi. Ibrahim, serta kisruh kelembagaan yang belakangan berujung pada sanksi dari Badan Kehormatan (BK) DPRD.
Koordinator Aksi, Ikhwanul Kiraam J Saleh, menegaskan bahwa para wakil rakyat seharusnya berfokus pada fungsi pengawasan dan penyelesaian persoalan publik, bukan malah sibuk menyuguhkan drama politik yang tak berdampak pada kesejahteraan rakyat.
”Di tengah ekonomi yang sulit, tingkat pengangguran tinggi, serta kebutuhan isi perut rakyat yang kian susah, wakil rakyat justru sibuk dengan pertengkaran internal dan saling melapor ke aparat penegak hukum. Ini merusak tatanan demokrasi,” tegas Ikhwanul saat berorasi di depan gedung DPRD.
Kami meminta stop pertengkaran, polemik, saling melapor, saling curhat. Nurjaya Hi Ibrahim dan lembaga DPRD stop berkicau di ruang publik. Publik tidak butuh kalian curhat, menangis dan bersandiwara. Jika sandiwara kalian desil aman, kesehatan rakyat baik, teruslah anda bersandiwara karena politik itu panggung sandiwara,” orasinya.
Soroti Kinerja Wakil Rakyat dan Isu Desil Warga
Massa aksi menuntut untuk bertemu langsung dengan Nurjaya Hi. Ibrahim. Namun, dari pemantauan di lapangan, hanya Pimpinan DPRD Kota Ternate, Amin Subuh dan Jamian Kolongsusu, yang hadir menemui dan mendengarkan aspirasi massa.
Massa juga mempertanyakan peran 11 Anggota DPRD Dapil Ternate Selatan terkait amburadulnya validasi data kemiskinan. Salah satu sorotan tajam adalah berubahnya status desil warga kurang mampu dari desil 3 menjadi desil 10, yang mengakibatkan hilangnya jaminan sosial dan bantuan bagi masyarakat miskin.
”Kami ingin bertemu Anggota DPRD Kota Ternate atas nama Nurjaya Hi. Ibrahim yang kerjanya cuma saling melapor, menuduh dan melemparkan ke publik soal bagaimana rakusnya lembaga DPRD kepada rakyat. Kami meminta stop pertengkaran, polemik, saling melapor, saling curhat. Nurjaya Hi Ibrahim dan lembaga DPRD stop berkicau di ruang publik. Publik tidak butuh kalian curhat, menangis dan bersandiwara. Jika sandiwara kalian desil aman, kesehatan rakyat baik, teruslah anda bersandiwara karena politik itu panggung sandiwara,”orasinya.
6 Tuntutan Krusial untuk Kota Ternate
Dalam aksi tersebut, Institute Kata Rakyat Malut menyerahkan dokumen tuntutan yang merangkum enam persoalan krusial di Kota Ternate yang mendesak untuk diselesaikan:
- Pengelolaan Sampah: Mengusut efektivitas anggaran pengelolaan sampah senilai Rp10 miliar per tahun yang dinilai belum mampu menyelesaikan masalah sampah kota.
- Penertiban Parkir Liar: Menata ruang jalan, mengurai kemacetan, serta mengevaluasi dugaan kebocoran retribusi pajak daerah di Dinas Perhubungan.
- Infrastruktur Jalan Tani & Irigasi: Memperbaiki fasilitas jalan dan sistem irigasi bagi petani di wilayah perbukitan dan lereng Ternate.
- Pembaruan Database Desil: Melakukan validasi data kemiskinan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan tidak tebang pilih.
- Penanganan Kelangkaan BBM: Memperketat pengawasan distribusi BBM untuk mengurai antrean panjang yang merugikan para sopir angkot dan aktivitas ekonomi warga.
- Fokus pada Kepentingan Publik: Mendesak DPRD Kota Ternate menghentikan polemik internal dan kembali menjalankan fungsi legislasi serta pengawasan demi kepentingan rakyat.
Pimpinan DPRD Kota Ternate, Amin Subuh, mengonfirmasi telah menerima poin-poin tuntutan massa dan berkomitmen untuk menindaklanjuti isu-isu krusial tersebut bersama seluruh jajaran anggota dewan. (Sjg/red)
Comment