TERNATE, SIJEGE.ID — Pemerintah Kota Ternate menegaskan komitmennya untuk menyeimbangkan antara upaya pelestarian warisan budaya dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut diungkapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Ternate terkait Jawaban Wali Kota Ternate atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, Selasa (10/11/2026).
Wali Kota Ternate menekankan bahwa kawasan cagar budaya seperti Benteng Oranje, Lapangan Ngaralamo, dan Dodoku Ali merupakan identitas, sejarah, serta warisan budaya daerah yang wajib dijaga kelestariannya.
Pemanfaatan kawasan tersebut harus dilakukan secara tertib, terencana, dan mematuhi ketentuan perundang-undangan tanpa mengorbankan nilai sejarahnya.
Kaji Pembentukan Badan Pengelola hingga Evaluasi Zonasi
Menanggapi usulan pembentukan Badan Pengelola Cagar Budaya Kota Ternate, Pemerintah Daerah menyatakan akan mengkaji bentuk kelembagaan yang paling tepat. Kajian ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pelestarian cagar budaya, pengelolaan barang milik daerah, serta kewenangan instansi terkait agar tata kelola kawasan memiliki dasar hukum yang kuat.
Selain itu, usulan peninjauan kembali kebijakan zonasi dan pemanfaatan kawasan Benteng Oranje juga akan ditindaklanjuti melalui evaluasi teknis. Pemerintah akan memperkuat koordinasi bersama Balai Pelestarian Kebudayaan dan Tim Ahli Cagar Budaya guna memastikan perlindungan kawasan tetap menjadi prioritas utama.
Penataan Aktivitas UMKM dan Ruang Publik
Terkait aktivitas ekonomi kerakyatan seperti konsep Coffee Street di kawasan Benteng Oranje dan Lapangan Ngaralamo, Pemerintah pada prinsipnya mendukung pertumbuhan UMKM. Kendati demikian, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan fungsi kawasan, perizinan, tata ruang, kebersihan, ketertiban umum, serta kenyamanan masyarakat.
Pemerintah juga akan menindaklanjuti secara objektif berbagai catatan terkait dugaan pungutan tak sesuai ketentuan, perubahan bangunan, penambahan fasilitas di sekitar Museum Wallace, serta status dan tata kelola Museum Rempah melalui koordinasi dengan instansi berwenang. Langkah penertiban akan diambil apabila ditemukan praktik yang menyalahi aturan.
Optimalisasi PAD dari Sektor Cagar Budaya dan Potensi Ekonomi Lainnya
Di sisi lain, Pemerintah Kota Ternate melihat bahwa kawasan cagar budaya dan ruang strategis lainnya memiliki potensi untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui mekanisme pajak dan retribusi yang sah.
Secara keseluruhan, penguatan PAD pada tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui pembenahan pendataan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, penguatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi seperti pengembangan Ternate i-PAD dan pembayaran non-tunai via QRIS.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Pemkot Ternate optimistis upaya pelestarian warisan budaya dapat berjalan beriringan dengan pengembangan ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah secara seimbang dan akuntabel. (Erita)
Comment