TERNATE, sijege.id – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlangsung di Bela Hotel, Ternate, Kamis (29/1/2026).
Dalam forum strategis tersebut, Gubernur Sherly menyoroti pentingnya efisiensi anggaran di tengah tantangan fiskal yang ketat.
Gubernur Sherly juga menegaskan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memegang peranan krusial sebagai penyaring utama dalam perumusan kebijakan anggaran.
Menurutnya, ketajaman TAPD dalam melihat aspek teknis dan administrasi adalah kunci keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.
Tantangan Pemangkasan Fiskal 2026
Menghadapi tahun anggaran 2026, Gubernur Sherly tidak menampik adanya tantangan berat berupa pemangkasan fiskal yang signifikan. Hal ini diakuinya akan berdampak langsung pada perencanaan program dan kebijakan di daerah.
”Tahun anggaran 2026 menjadi tantangan karena adanya pemangkasan fiskal. Keterbatasan ruang fiskal ini menuntut kita untuk memastikan setiap program selaras dengan kebijakan pusat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Gubernur Sherly.
Ia menambahkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh dihamburkan dan harus fokus pada asas manfaat. “APBD harus dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran,” tegasnya.
Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini berharap Rakornas tersebut dapat memangkas jalur birokrasi yang rumit dalam proses penganggaran. Ia ingin proses dari perencanaan hingga pelaksanaan berjalan lebih sederhana agar tidak menghambat realisasi kegiatan di lapangan.
Beberapa poin penting yang diharapkan dari Rakornas ini antara lain:
- Penyederhanaan Proses: Memastikan regulasi tidak menghambat eksekusi program.
- Peran TAPD: Memperkuat fungsi filter untuk menjaga kualitas belanja daerah.
- Dampak Publik: Menghasilkan terobosan pengelolaan APBD 2026-2027 yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Hadiri Pejabat Pusat dan Daerah
Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, di antaranya Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, para Sekretaris Daerah (Sekda) provinsi, perwakilan instansi vertikal, serta delegasi dari kabupaten/kota se-Maluku Utara.
Guna memberikan pemahaman mendalam, Rakornas ini juga menghadirkan narasumber kompeten dari berbagai lembaga negara, seperti:
- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
- Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Dengan kolaborasi lintas sektor ini, Pemprov Maluku Utara optimis mampu menavigasi tantangan ekonomi dan tetap menjalankan program prioritas demi kepentingan rakyat. (Erita)
Comment