Intervensi
Home / Intervensi / Sekda Maluku Utara Buka FGD Integrasi Pemutakhiran Data RTLH 2025

Sekda Maluku Utara Buka FGD Integrasi Pemutakhiran Data RTLH 2025

Ternate, Sijege.id — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara, Syamsuddin A. Kadir, membuka Focus Group Discussion (FGD) Sinergi Integrasi Pemutakhiran Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, 17–18 Desember 2025, di Safirna Golden Hotel, Ternate.

Mewakili Gubernur Maluku Utara, Syamsuddin menegaskan bahwa akurasi dan pemutakhiran data RTLH menjadi kunci keberhasilan program perumahan pada tahun anggaran 2026. Ia menyebut, tantangan utama tidak semata keterbatasan anggaran, melainkan data yang masih tersebar dan belum terintegrasi lintas sektor.

“Konsolidasi data hari ini menjadi titik tumpu pelaksanaan program perumahan tahun depan,” ujar Syamsuddin dalam sambutannya.

FGD ini dihadiri Kepala Dinas Perumahan, Kawasan, dan Permukiman (Perkim) Provinsi Maluku Utara Musrifah Alhadar, perwakilan Dinas Sosial, para narasumber, serta perwakilan Dinas Perkim kabupaten/kota dari Halmahera Tengah, Pulau Morotai, Halmahera Utara, Kota Ternate, dan Kepulauan Sula.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp19,850 miliar untuk menurunkan backlog perumahan. Bantuan tersebut direncanakan menyasar 39 penerima di Ternate, 46 di Tidore Kepulauan, 174 di Halmahera Barat, 135 di Halmahera Timur, 179 di Halmahera Utara, 45 di Halmahera Selatan, dan 12 di Kepulauan Sula. Dari total intervensi, 53 persen dialokasikan untuk pembangunan dapur sehat, 28 persen untuk rehabilitasi rumah, dan 19 persen untuk pembangunan rumah layak huni baru.

Menkes dan Gubernur Sherly Resmikan Fasilitas Kesehatan Modern

Syamsuddin menekankan empat fokus utama FGD, yakni standardisasi kriteria teknis RTLH, sinkronisasi data lintas program, validasi lapangan berbasis geotagging, serta pemanfaatan data untuk mendorong dampak ekonomi lokal.

Sementara itu, Sekretaris Panitia Fali Gamawan menjelaskan bahwa FGD ini bertujuan meningkatkan kualitas dan akurasi data RTLH, mengintegrasikan data lintas instansi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang transparan dan partisipatif sebagai dasar pengambilan keputusan program perumahan ke depan. (Erita)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Advertisement
× Advertisement