TERNATE, sijege.id – Tantangan perlindungan perempuan dan anak di era digital kian kompleks. Menjawab hal tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bergerak cepat dengan menggelar talk show edukatif bertajuk pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan, Jumat (19/06/2026).
Acara yang dipusatkan di Aula Kampus IAIN, Kelurahan Dufa-Dufa ini didanai langsung oleh APBD Provinsi Maluku Utara.
Langkah ini menjadi bukti konkret komitmen Pemprov Malut dalam mengedukasi, mensosialisasikan, serta membangun kolaborasi lintas sektor demi menciptakan ruang aman bagi perempuan dan generasi muda.
Menyoroti Isu Krusial: Dari Kekerasan Seksual hingga Bahaya Game Online
Talk show ini tidak sekadar menjadi ruang seremonial, melainkan panggung bedah masalah terhadap berbagai isu strategis yang tengah menghantui remaja saat ini. Beberapa poin krusial yang menjadi sorotan utama antara lain:
1. Tingginya Kasus Usia Remaja: Upaya penanganan serius terhadap angka kekerasan seksual yang mendominasi kelompok anak usia 13-17 tahun.
2. Sisi Gelap Dunia Digital: Dampak buruk paparan konten digital negatif dan kecanduan game online. Jika tidak diawasi, fenomena ini dikhawatirkan dapat menggiring anak-anak masuk ke dalam kelompok radikal dan lingkaran pengaruh kekerasan.
Kolaborasi dan Data Terpadu adalah Kunci
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Utara, Hj. Rusni Sarbin, yang turut hadir memberikan dukungan penuh, menegaskan bahwa keterbatasan anggaran bukanlah penghalang untuk tetap berbuat maksimal. Kuncinya ada pada sinergi.
”Prinsipnya, ketika data terpadu dapat disajikan dengan baik di 10 kabupaten dan kota, termasuk mengetahui kondisi kasus per kasus, maka dengan kolaborasi, insyaAllah kita dapat mengoptimalkan langkah pencegahan,” ujar Hj. Rusni optimis.
Senada dengan hal itu, Kepala Dinas PPPA Provinsi Malut, Hairiah, membeberkan fakta bahwa secara akumulatif tercatat ada sekitar 115 kasus di awal tahun 2026 ini. Angka yang cukup mengkhawatirkan ini menuntut peran aktif dari benteng pertahanan pertama anak, yaitu lingkungan keluarga.
”Dinas PPPA selalu membuka diri. Meski dengan keterbatasan anggaran, kasus demi kasus tetap kami kawal secara maksimal sebagai upaya mengoptimalkan perlindungan kepada perempuan dan anak,” tegas Hairiah.
Regulasi Harus Tajam di Lapangan
Apresiasi tinggi datang dari Ketua Bapemperda DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif. Menurutnya, komitmen Pemprov Malut sudah sangat baik, namun hal tersebut wajib diimbangi dengan ketegasan implementasi peraturan daerah (Perda) di lapangan.
Nurlaela menjabarkan beberapa langkah taktis yang dinilai efektif untuk menekan angka kriminalitas dan kenakalan remaja, di antaranya:
– Optimalisasi jam malam bagi anak-anak agar tidak keluyuran.
Pelarangan aktivitas pesta yang melewati pukul 12 malam secara konsisten.
– Pembatasan jam operasional kafe 24 jam agar tutup maksimal pukul 12 malam.
– Penguatan parenting control (kontrol orang tua) sebagai kunci utama.
”Kalau bicara regulasi dari pusat sampai daerah, secara kaidah hukum sebenarnya sudah sangat mendukung. Yang terpenting sekarang adalah implementasinya di lapangan,” pungkas Nurlaela tegas.
Sinergi Lintas Sektor untuk Masa Depan Malut
Kegiatan edukatif ini menghadirkan narasumber berkompeten dari berbagai lini, mulai dari Dinas PPPA Malut, Polda Malut, Densus 88, Pemerhati Daurmala, hingga keterwakilan legislatif.
Kehadiran figur-figur penting seperti Hj. Rusni Sarbin (istri Wakil Gubernur Malut), Ketua DWP Malut (istri Sekda Provinsi Malut), perwakilan Rektor IAIN Ternate, serta antusiasme dari tokoh masyarakat, guru, organisasi kemasyarakatan, hingga siswa-siswi sekolah, menjadi sinyal positif bahwa Maluku Utara siap bergerak bersama melawan kekerasan pada perempuan dan anak. (sj/red)
Comment