TERNATE,Sijege.id —Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate bersuara menegaskan soal komitmen tetap fokus bekerja bagi masyarakat, meskipun ramai pemberitaan, terkait sikap gaduh dan komentar Anggota DPRD yang telah diberikan rekomendasi pemecatan oleh Badan Kehormatan DPRD Kota Ternate, Nurjaya Hi.Ibrahim.
Komentar Nurjaya di akun podcast yang belakangan menyita perhatian publik, namun ditanggapi santun dan santai oleh tiga Pimpinan DPRD Kota Ternate. Bagi Pimpinan DPRD, parlemen bekerja mengunakan instrument aturan perundangan, dan terus memastikan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran tetap berjalan tanpa maksimal.
“Kami tidak ingin DPRD terseret ke dalam polemik yang tidak produktif, cerita fiksi, dongeng, Yang terpenting bagi kami adalah bagaimana DPRD tetap hadir dan bekerja untuk Masyarakat,” tegas Pimpinan DPRD.
Sikap tegas ini disampaikan bersama oleh Ketua DPRD Kota Ternate Rusdi A. Im, Wakil Ketua I Amin Subuh, dan Wakil Ketua II Jamian Kolengsusu, lewat rilis resmi lembaga kepada pihak media Selasa (15/09).
Menurut Ketua DPRD Rusdi A.Im, pimpinan dan anggota DPRD Kota Ternate sepakat seluruh energi dan gagasan kelembagaan, tidak boleh terbuang untuk perdebatan yang dinilai tidak produktif, harus fokus kerja, jelas nyata.
”Kami menghormati dinamika yang berkembang di ruang publik. Namun, kami ingin menegaskan bahwa DPRD Kota Ternate tetap fokus bekerja sesuai aturan perundangan. Tugas kami adalah representasi publik tetap menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ujar Rusdi A.Im Ketua DPRD.
Ketiga Pimpinan DPRD sepakat bawah mekanisme kelembagaan fokus pada poin utama dan sikap Pimpinan DPRD yaitu patuhi koridor kelembagaan: Setiap persoalan yang muncul wajib diselesaikan melalui tata tertib, kode etik, dan mekanisme hukum yang berlaku, bukan sekadar opini publik.
Kedua prioritas pelayanan publik, energi parlemen difokuskan untuk mengawal pembangunan daerah, mengawal visi misi walikota, pembahasan anggaran, serta memastikan kebijakan Pemkot Ternate berdampak langsung ke warga.
Sementara ketiga, kritik yang bertanggung jawab, bahwa DPRD Kota Ternate menghargai kritik saran dan masukan serta perbedaan pendapat sebagai esensi demokrasi, namun harus disampaikan dengan menghormati aturan hukum dan etika.
Selain itu Amin Subuh Wakil I Pimpinan DPRD Kota Ternate, Fraksi Golkar menilai polemik yang diciptakan Nurjaya itu bagian dari dinamika politik biasa dan merupakan hal lumrah dalam demokrasi.
Meski demikian, Ia mengakui ruang demokrasi harus dibangun bukan dari narasi, cerita, dongeng yang berkembang di luar gedung dewan, tidak boleh mengaburkan agenda-agenda strategis daerah yang sedang dibahas di meja parlemen.
”Kami tidak ingin DPRD terseret ke dalam polemik yang tidak produktif, cerita fiksi, dongeng, Yang terpenting bagi kami adalah bagaimana DPRD tetap hadir dan bekerja untuk Masyarakat,” tegas Pimpinan DPRD.
Menutup pernyataannya, Jamian Kolongsusu selaku Wakil II Pimpinan DPRD, Fraksi Gerindra mengajak seluruh elemen masyarakat Ternate, agar dapat menilai kinerja dewan secara objektif berdasarkan hasil kerja nyata.
“Kami sadari masih banyak kelemahan, namun kami sekaligus mengimbau agar warga Ternate memanfaatkan momentum masa reses anggota DPRD, dengan menyampaikan aspirasi warga, dan ikut bersama mengawal jalannya pemerintahan secara baik dan berkelanjutan,” tutup Jamian. (Sjg/red)
Comment