Ternate,Sijege.id – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, mengikhtiarkan dirinya dan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK ), serta tim pendamping Proyek di lingkungan Dinas PUPR wajib melaksanakan tugas sesuai dengan pakta Integritas yang telah ditandatangani bersama.
Ikhtiar ini menurut Kadis PUPR Provinsi Risman, sesuai arahan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, pada awal masa kepemimpinannya, mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Maluku Utara, terhindar dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Menurutnya berhati-hati dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan transparan, akuntabel dan bebas dari praktik KKN, menjadi pesan penting yang disampaikan Gubernur Sherly, apalagi Dinas PUPR yang diasuhnya selalu berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pekerjaan infrastruktur.
Belum lama ini, kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang viral terjadi pada Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, menjadi warning untuk seluruh jajaran Dinas PUPR di Maluku Utara.
“Setiap unsur pelaksanaan di lingkungan PUPR harus berpegang teguh pada tugas pokok dan fungsi, menghindari koordinasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan sosial dalam pelaksanaan pekerjaan,” tegas Risman.
Risman bersyukur selaku Kadis PUPR, akan berkomitmen menjadi garda terdepan dalam menerjemahkan visi Gubernur Sherly, dan siap mensukseskan program Pemprov Malut, membangun infrastruktur daerah dengan prinsip integritas dan profesionalisme.
“Langkah ini diambil sebagai bentuk refleksi dan koreksi diri, agar lingkungan birokrasi tidak terjebak dalam praktik yang mencedrai kepercayaan publik,” akunya.
Dinas PUPR Maluku Utara berkomitmen bekerja profesional, menjadi solusi dalam palaksanaan program kegiatan, bukan bagian dari masalah.
Risman menyadari, sebagai manusia pasti punya kelemahan dan kekurangan. Namun ikhtiar untuk menjaga marwah pemerintahan Sherly-Sarbin yang bebas KKN, adalah keharusan yang akan selalu ditegakan. (erita)
Comment