Sofifi, Sijege.id – Iuran komite di sekolah selama ini menjadi polemik kegelisahan publik Provinsi Maluku Utara. Sering kali orang tua siswa keluhkan soal iuran komite di jenjang sekolah SMA, SMK dan SLB, negeri maupun swasta. Besaran iuran komite kisaran Rp.150.000 sampai Rp. 250.000 per siswa.
Data BPS Maluku Utara 2023 mencatat, sekitar 21,62% penduduk usia 16–18 tahun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas. Penyebab utama adalah beban biaya pendidikan tinggi yang dirasakan masyarakat.
Merespon kegelisahan publik ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai bulan April 2025 resmi menggratiskan iuran komite seluruh siswa SMA, SMK, dan SLB Negeri.
Sekolah swasta pun tidak tertinggal. Mulai tahun ajaran baru Juli 2025, kebijakan ini akan berlaku di sekolah swasta, agar seluruh siswa mendapat perlakuan adil dan merata.
Menurut Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, Gratis iuran komite masuk dalam prioritas Program 100 Hari Kerja Gubernur Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, sebagai langkah konkret mewujudkan pendidikan yang setara, terjangkau, dan bebas hambatan biaya.
“Pendidikan harus menjadi hak, bukan beban. Kami ingin memastikan setiap anak Maluku Utara bisa menyelesaikan 12 tahun wajib belajar tanpa terkendala ekonomi,” ujar Gubernur Sherly Laos.
Kebijakan pendidikan gratis bukan hanya soal anggaran, tapi soal masa depan anak-anak Maluku Utara. Satu langkah penting menuju provinsi yang cerdas, inklusif, dan berkeadilan. (ag)
Comment