Menjaga Marwah Sejarah : Integrasi Rencana Tata Ruang dan Tantangan Pelestarian Cagar Budaya di Kota Ternate

​TERNATE, SIJEGE.ID – Keberadaan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sejatinya merupakan pedoman utama dalam menentukan arah pembangunan.

Melalui tata ruang yang efisien, teratur, dan berkelanjutan, sebuah daerah diharapkan mampu berkembang tanpa harus kehilangan jati diri historisnya. Hal inilah yang kini menjadi fokus krusial bagi Kota Ternate.

Gagasan ini lahir dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Tim Pansus DPRD Kota Ternate dan Pemerhati budaya, Masyarakat Sejarawan Indonesia dan Kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku Utara, di Kantor ruang rapat DPRD Kota Ternate, Rabu (20/05).

Pemerhati budaya Rustam Abd Gani menilai, sebagai wilayah yang kaya akan legenda sejarah, Ternate dengan komoditas rempah-rempahnya telah menjadi barometer Nusantara sejak abad ke-15, sekaligus menjadi cikal bakal lahirnya bangsa Indonesia.

“Jauh sebelum itu, perkembangan syiar agama telah membentuk interaksi sosial yang kuat antara masyarakat lokal dengan berbagai bangsa dunia, mulai dari Persia/Arab, Cina, hingga Turki. Jejak peradaban emas ini terekam jelas melalui berbagai peninggalan seperti manuskrip, tutur lisan, benda bersejarah, hingga bangunan cagar budaya serta warisan budaya tak benda (WBTB),” ujarnya.

​Jejak Sejarah dan Diplomasi Internasional

Sejumlah data dipaparkan saat RDP bahwa, ​sejarah mencatat Ternate merupakan episentrum diplomasi dan syiar Islam. Pada era Sultan Zainal Abidin (1500 M), penggunaan nama ‘Sultan’ pertama kali diterapkan di Ternate.

Ia juga aktif meluaskan syiar agama hingga ke wilayah Bima, Nusa Tenggara. Estafet kepemimpinan ini terus berlanjut ke masa Sutan Bayanullah hingga puncaknya pada masa Sultan Baabullah.

​Hubungan kultural dan diplomatik Ternate juga terlihat dari Tradisi Cikamomo, sebuah musik pengiring Sultan menuju masjid yang menggunakan gamelan hadiah dari Sunan Giri. Selain itu, posisi Ternate sebagai titik temu peradaban dipertegas melalui perjanjian penting dengan petinggi Kerajaan Islam Tanah Hitu Pari Tuban, yang tercatat rapi dalam Manuskrip Hikayat Tanah Hitu karya Imam Ridjali.

​Episentrum Kolonial di Nusantara

​Daya tarik rempah Ternate memicu datangnya bangsa Eropa. Di kota ini berdiri Benteng Nossa Senhora del Rosario (yang berarti Wanita Cantik Berkalung Mawar/Ratu Rosario) atau yang lebih dikenal masyarakat saat ini sebagai Benteng Kastela. Didirikan oleh Portugis pada 14 Juni 1522, benteng ini berfungsi sebagai pusat pertahanan sekaligus perdagangan pada periode 1523–1578.

​Ternate kemudian bertransformasi menjadi titik awal kolonialisme di Nusantara dan sempat berfungsi sebagai “Ibu Kota” sebelum akhirnya pusat pemerintahan VOC/Belanda dipindahkan ke Batavia (Jakarta). Beberapa Gubernur Jenderal VOC tercatat pernah memimpin dari Ternate, di antaranya:

1. ​Pieter Both (1610–1614)
2. ​Gerars Reynst (1614–1615)
3. ​Laurens Reaal (1615–1619)
4. ​Jan Pieterszoon Coen, yang pada tahun 1619 memutuskan memindahkan pusat pemerintahan ke Batavia.

​Ironi Pembangunan: Cagar Budaya yang Hilang dan Terabaikan

Syahril Muhammad selaku Ketua Masyarakat Sejarah Indonesia Maluku Utara (MSI) menegaskan, ​kendati memiliki nilai historis yang luar biasa, kelestarian cagar budaya di Ternate kini dihadapkan pada tantangan besar.

“Berdasarkan data yang dihimpun, sejumlah bangunan dan ruang bersejarah telah hilang atau berubah bentuk akibat arus pembangunan kota. Beberapa di antaranya meliputi: Rumah Kapita Arab Kesultanan Ternate (1928): Kini telah beralih fungsi menjadi Kantor Bank BRI Cabang Ternate.
​Tempat Penahanan Sultan Mahmud Badaruddin II: Lokasi penawanan Sultan Palembang oleh Belanda di Jalan Palembang kini telah menjadi Kantor Bank Mandiri. ​Gedung Pasar Gamalama: Telah dirobohkan dan kini berdiri Gamalama Plaza. ​Tiang Penyangga Teras Kantor Walikota Ternate: Tiang ikonik berbentuk buah Pala dan Cengkih yang dibangun sebelum terbentuknya Provinsi Maluku Utara tahun 1999 kini telah berubah bentuk. ​Sekolah Cina: Tempat yang melahirkan beberapa aktivis kemerdekaan kini telah berubah menjadi deretan ruko. ​Rumah-rumah Tua: Sejumlah rumah bersejarah yang digunakan sebagai tempat usaha kini kehilangan bentuk aslinya,” tegasnya.

​Tantangan pelestarian ini dipicu oleh tiga faktor utama :

Dalam RDP ini juga mengurai sejumlah permasalah, dan hal ini dibenarkan oleh Nurlaela Syarif Srikandi Partai NasDem.

“​Kapasitas SDM, minimnya pemahaman terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mengenai WBTB dan Cagar Budaya di instansi pemerintah Kota Ternate, serta koordinasi lintas sektor yang belum maksimal (antara SKPD Disbud, Disperpus, Dispar, Dinas PU/Perkim, dan Balai Kebudayaan/Bahasa). Selain itu, ​pengawasan peran legislatif dalam membentuk regulasi dan implementasi Peraturan Daerah (Perda) dirasa belum maksimal, seperti penerapan kebijakan penggunaan Bahasa Daerah dan pakaian adat sesuai makna aslinya,” diakui Nurlaela.

Nurlaela juga menambahkan problem lainnya adalah desakan urbanisasi membuat bangunan bersejarah kerap menjadi korban dari penataan kota yang mengabaikan regulasi pelestarian.

​Menuntut Percepatan Pendataan WBTB Nasional

​Selain cagar budaya fisik, kekayaan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Kota Ternate juga memerlukan perhatian serius. Saat ini, capaian WBTB Nasional Kota Ternate dinilai masih tertinggal dibandingkan wilayah lain seperti Halmahera Barat dan Kepulauan Sula.

“Ternate tercatat baru mengantongi pengakuan nasional untuk tradisi Soya-soya dan Kololi Kie Mote Ngolo. Padahal, masih banyak warisan budaya kaya nilai yang belum terdaftar, antara lain: ​Kuliner: Nasi Kuning Dada dan Jenis Makanan Adat Saro.​Sastra Lisan: Dola Bololo, Dalil Tifa, dan Dalil Moro. Seni Tari: Tarian Gala, Dana-dana, dan Legu Kadato. ​Ritual: Fere Kie, Mandi Safar, dan Sigofi Gam. Identitas Kultural: Pakaian Adat dan Tulisan Arab Melayu (Begon),” ungkap Rustam p
Pemerhati budaya.

​Sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 32, yang diimplementasikan melalui UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, diperlukan gerak cepat dan komitmen bersama. Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, wajib menaati dan tindaklanjut peraturan daerah yang ketat agar sejarah panjang Ternate tidak sekadar menjadi cerita pengantar tidur, melainkan identitas kota yang tetap lestari di tengah modernisasi. (Erita).