TERNATE, Sijege.id — Institute Kata Rakyat Maluku Utara mencatat setidaknya ada enam masalah krusial di Kota Ternate dan mendesak untuk terus dikawal dan disuarakan oleh DPRD, bukan mengumbar-umbar polemik internal DPRD Kota Ternate ke publik.
Hal ini disampaikan Direktur Institute Kata Rakyat Maluku Utara (IKRMU), Ikhwanul Kiraam J Saleh, saat giat di Benteng Oranje, pada Minggu (20/09). Ia menegaskan, saat ini DPRD Kota Ternate memiliki tanggung jawab besar untuk mengawal pembahasan dokumen perencanaan pembangunan penting, yakni Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Anggaran 2026 serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2027 agar benar-benar berpihak pada kebutuhan publik.
Hasil kajian IKRMU setidaknya ada enam isu publik stretegis yang harus menjadi prioritas pengawasan DPRD Kota Ternate yaitu :
- Pengelolaan sampah: Penataan dan penanganan sistem pembuangan sampah kota yang berkelanjutan.
- Penertiban parkir liar: Penataan ruang jalan dan penegakan aturan parkir guna mengurai kemacetan serta mengoptimalkan pendapatan daerah.
- Jaminan kesehatan: Pemenuhan dan kepastian akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
- Pembaruan database desil warga tidak mampu: Validasi data kemiskinan agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.
- Penanganan kelangkaan BBM: Pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) agar kebutuhan harian dan ekonomi warga tidak terganggu.
- Optimalisasi Plaza Gamalama: Kejelasan pemanfaatan aset daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
”Persoalan-persoalan riil inilah yang menyentuh langsung kehidupan harian warga Ternate. Nurjaya masih menikmati gaji sebagai Anggota DPRD karena belum ada proses pergantian antar waktu (PAW), sangat disayangkan jika energi lembaga perwakilan rakyat habis hanya untuk merespons isu-isu sekunder yang tidak memberikan dampak langsung bagi perbaikan publik,” tegasnya.
Nurjaya ini apa kinerja selama menjadi DPRD yang dilaporkan ke warga, 2 tahun di DPRD Nurjaya ada bikin apa, stop sibuk mengumbar persoalan internal ke publik, warga jenuh, warga butuh DPRD mendengar curhat warga, bukan DPRD di gaji rakyat balik curhat ke rakyat,” lanjut Ikhwan peringatkan Nurjaya.
Ia menambahkan, dinamika dan polemik soal Nurjaya Hi. Ibrahim yang berkembang di media sosial maupun podcast belakangan ini, perlu juga diingatkan Nurjaya Hi. Ibrahim selama masih belum pergantian antar waktu (PAW), masih terima gaji tolong jaga etika sebagai anggota DPRD.
“Disinyalir saat masa reses Nurjaya Hi. Ibrahim malah sibuk dengan podcast, dan mengelar pertemuan reses bersama warga, sesuai pantauan dilapangan, Nurjaya malah curhat soal polemik internal ke warga di daerah pemilihannya, terkesan sangat tidak produktif. Seharusnya profesional tanpa mengalihkan perhatian wakil rakyat, dari persoalan mendasar kota yang membutuhkan penanganan segera,” ujarnya.
IKRMU juga meminta para wakil rakyat di DPRD Kota Ternate agar tidak kehilangan fokus. Soal polemik Nurjaya sangat tidak penting, sudah di tangani aparat penegak hukum (APH), tapi Nurjaya masih berkoar-koar tidak jelas.
“Kami minta fokus pada agenda pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2026 dan R-APBD 2027 adalah momen krusial untuk memastikan setiap rupiah APBD dialokasikan untuk kesejahteraan warga Kota Ternate,” ujar Ikhwanul.
Direktur Institute Kata Rakyat Maluku Utara (Malut), mendesak Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate untuk tetap fokus menjalankan fungsi pengawasannya terhadap dokumen perencanaan daerah, ketimbang terjebak dalam polemik “Nurjaya Efek” yang dinilai tidak produktif bagi masyarakat.
”Kami akan kawal terus dan khusus Nurjaya Hi. Ibrahim, perlu kami ingatkan, selama anda masih menerima gaji DPRD, stop anda berkoar-koar cari sensasi, fokus pada kinerja anda karena gaji DPRD besar, sesuai kata Anda Rp. 46juta. Nurjaya ini apa kinerja selama menjadi DPRD yang dilaporkan ke warga, 2 tahun di DPRD Nurjaya ada bikin apa, stop sibuk mengumbar persoalan internal ke publik, warga jenuh, warga butuh DPRD mendengar curhat warga, bukan DPRD di gaji rakyat balik curhat ke rakyat,” lanjut Ikhwan peringatkan Nurjaya.
Pihaknya memastikan akan terus melakukan pengawalan kritis terhadap kinerja DPRD Kota Ternate sepanjang proses pembahasan anggaran hingga realisasi kebijakan di lapangan.
Ia juga menghimbau masyarakat mengedepankan asas praduga tidak bersalah, sambil turut aktif mengawasi kinerja para wakil rakyat dan jajaran pemerintah daerah agar penganggaran daerah tetap transparan, akuntabel, dan sepenuhnya berorientasi pada kepentingan rakyat. (Sje/red)
Comment