Opini : Gunawan Yusuf Radjim
Hukum Soa Sio Kesultanan Ternate
TERNATE, sijege.id – Di tengah bayang-bayang krisis pangan global dan laju industrialisasi yang kian tak terbendung, Maluku Utara sebenarnya tidak perlu bingung mencari solusi ke masa depan yang serba instan. Jawabannya justru tersimpan rapi dalam kearifan lokal warisan leluhur Kesultanan Ternate.
Menghidupkan kembali nilai adat bukanlah langkah mundur. Sebaliknya, ini adalah strategi adaptif yang cerdas untuk menjaga alam sekaligus mengunci kedaulatan pangan langsung dari akar rumput.
Bagaimana caranya? Kami mengajak kita bedah falsafah mendalam dari bumi Moloku Kie Raha yang bisa menjadi tameng kita menghadapi masa depan.
1. Falsafah ‘Kie se Gam’: Saat Manusia dan Alam Saling Merawat
Bagi masyarakat Ternate, alam bukan sekadar objek untuk dieksploitasi. Lewat falsafah Kie se Gam, ada hubungan timbal balik yang sakral antara Kie (gunung/alam) dan Gam (negeri/masyarakat).
Prinsipnya sederhana tapi mendalam: “Jika manusia merawat gunung, maka alam akan menghidupi manusia dengan air yang melimpah, tanah yang subur, dan udara yang bersih.”
Bahkan, aktivitas bertani pun dianggap sebagai bentuk ibadah dan kepatuhan pada Hukum Tuhan (Syara’) serta Hukum Alam (Adat). Lewat ritual seperti boso ici (upacara sebelum membuka lahan), masyarakat diingatkan bahwa manusia hanyalah pengelola (khalifah) yang diberi amanah, bukan pemilik mutlak bumi ini.
2. Etos ‘Jou se Ngofangare’: Pemimpin Kenyang Kalau Rakyat Sejahtera
Sistem kepemimpinan Kesultanan Ternate mengajarkan pembagian peran yang adil antara Jou (Sultan) dan Ngofangare (Rakyat). Di masa lalu, ukuran keberhasilan seorang Sultan bukan dari seberapa megah istananya, melainkan dari tidak adanya rakyat di kampung (Soa) yang kelaparan.
Ada sebuah prinsip legendaris yang dipegang teguh:
”Ngori ka to oho ua, kalu ri bala dahu ana i soha” > (Aku tidak akan makan kalau rakyatku masih dalam kelaparan).
Nilai humanis inilah yang mendorong gerakan pertanian komunal gotong royong dan menolak keras monopoli sumber daya alam oleh segelintir orang.
3. ‘Boboso’ dan Tameng Pangan Lokal yang Terlupakan
Kita semua harus tahu, jauh sebelum beras mendominasi piring kita, Ternate sudah punya fondasi ketahanan pangan yang super kokoh. Fondasi itu bernama diversifikasi pangan lokal. Sagu, kasbi (singkong), batata (ubi jalar), bete (talas), dan pisang adalah pilar utama yang menghidupi masyarakat di kaki Gunung Gamalama.
Ketangguhan ini lahir dari kearifan lokal yang disebut Boboso—petuah bijak dari para orang tua terdahulu. Leluhur Ternate selalu berpesan agar di sela-sela tanaman perkebunan utama seperti pala dan cengkeh, wajib ditanami tanaman pangan jangka pendek.
Filosofinya sangat kuat: “Rempah-rempah mendatangkan uang, tetapi pangan lokal yang menyambung nyawa.” Strategi berlapis inilah yang membuat Ternate di masa lalu kebal dari blokade ekonomi kolonial hingga bencana letusan gunung berapi. Pangan lokal adalah tameng penyelamat krisis.
Persimpangan Jalan: Pilihan Kultur vs Tren Modern
Saat ini, arah pembangunan pangan kita sedang berada di persimpangan jalan yang krusial. Kita dihadapkan pada dua paradigma yang saling bertolak belakang: Paradigma Kultur (Adat): Fokus pada keberlanjutan. Mengutamakan diversifikasi pangan lokal, menerapkan sistem kebun campuran (agroforestri tradisional), dan menjamin akses lahan yang adil bagi masyarakat adat.
Paradigma Modern (Eksploitatif): Cenderung monokultur (bergantung hanya pada beras), maraknya alih fungsi lahan akibat pertambangan, hingga kapitalisasi agraria yang memicu ketimpangan kepemilikan lahan.
Ketika lahan pertanian digusur demi industri non-pertanian tanpa memikirkan nasib pangan lokal, di situlah ketimpangan ekonomi dan konflik sosial mulai mengintai.
Langkah Nyata: Bukan Cuma Romantisme Sejarah.
Agar nilai luhur Kesultanan Ternate tidak sekadar menjadi cerita pengantar tidur, diperlukan langkah konkret yang masuk ke dalam regulasi modern. Berikut beberapa rekomendasi strategisnya: Untuk Pemerintah Daerah, segera integrasikan peta wilayah adat dan zonasi pertanian tradisional ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ini penting untuk mengunci lahan pertanian dari ancaman deforestasi dan industri tambang tak terkendali.
Untuk Lembaga Kesultanan Ternate: Perangkat adat seperti Sangaji, Kimalaha, Fanyira, dan Mahimo harus aktif menjadi mitra pemerintah dalam mengedukasi pertanian berkelanjutan serta menyelesaikan sengketa lahan secara damai lewat musyawarah (adat se atorang).
Untuk Akademisi: Diperlukan riset mendalam untuk mengukur efektivitas sistem kebun campuran (kenari-durian-cengkeh-pala) khas Ternate dalam menyerap karbon dan memitigasi perubahan iklim global.
Comment