TERNATE,SIJEGE – Kunjungan kerja lintas instansi dilakukan oleh DPRD Kota Ternate bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, jajaran Forkopimda, serta Sekretaris Daerah Kota Ternate ke Pulau Batang Dua, Sabtu (11/04/2026).
Kunjungan ini bertujuan meninjau langsung dampak gempa tektonik berkekuatan M 7,6 yang mengguncang wilayah tersebut pada Kamis, 2 April 2026 lalu.
Berdasarkan pantauan di lapangan, dampak kerusakan di pulau terluar tersebut cukup signifikan. Tercatat sekitar 200 rumah warga rusak parah, sejumlah rumah ibadah terdampak, dan ratusan warga kini mendiami kamp-kamp pengungsian yang tersebar di Kelurahan Lelewi, Bido, dan Mayau.
Aspirasi Pengungsi dan Trauma Bencana
Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif, yang turun langsung ke lokasi mengungkapkan bahwa masyarakat di pengungsian masih didera kecemasan akibat gempa susulan.
”Kami menerima banyak aspirasi. Warga butuh kepastian status dari BMKG agar mereka merasa nyaman di pengungsian. Selain itu, distribusi bantuan logistik harus dipastikan merata dan tepat sasaran agar tidak ada warga terdampak yang terlewatkan,” tegas Nurlaela.
Darurat Infrastruktur: Jalan Lingkar dan Jembatan Maut
Selain masalah logistik, Nurlaela menyoroti rusaknya sarana prasarana vital di Batang Dua. Jalan lingkar pulau dilaporkan mengalami kerusakan di hampir semua titik. Kondisi paling mengkhawatirkan ditemukan pada jembatan pelabuhan di Kelurahan Mayau.
”Kondisinya sangat darurat, hanya menggunakan kayu. Ini sangat berbahaya bagi keselamatan warga dan aktivitas logistik. Pemkot harus memberikan perhatian serius pada akses transportasi ini,” tambahnya.
Masalah akses internet juga menjadi keluhan utama warga guna mempermudah komunikasi darurat pasca-bencana.
Apresiasi Tenaga Kesehatan
Di tengah keterbatasan, Nurlaela memberikan apresiasi tinggi kepada tim medis dan tim BPBD Kota Ternate, yang bergerak cepat di lokasi bencana. Ia menekankan agar pemerintah daerah tidak mengabaikan kesejahteraan para pejuang kemanusiaan tersebut.
”Apresiasi untuk para nakes dan tim BPBD yang sigap melayani warga di Batang Dua. Kami akan memastikan hak-hak mereka terpenuhi selama menjalankan tugas kemanusiaan ini,” pungkasnya.
Harapan Pembangunan Berkelanjutan
Menutup keterangannya, politisi perempuan ini mengingatkan bahwa Batang Dua sebagai wilayah terluar tidak boleh dianaktirikan. Meski mengakui adanya kendala fiskal akibat pemangkasan dana transfer pusat, ia mendesak Pemerintah Kota Ternate untuk menyusun konsep pembangunan yang matang.
”Pemkot harus punya konsep berkelanjutan agar kita bisa melobi pemerintah pusat untuk ikut serta memperhatikan Batang Dua. Akses transportasi ke sana masih sangat memprihatinkan dan butuh intervensi khusus,” tutup Nurlaela. (Erita)
Comment