SOFIFI,Sijege.id – Kementerian Dalam Negeri menjelang penutupan tahun anggaran 2025, terus mendorong realisasi APBD terus optimal secara tepat sasaran, transparan dan akuntabel. Setiap rupiah dipastikan memberi manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukukung pembangunan daerah berkelanjutan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi APBD menjelang akhir tahun 2025.
Mendagri menegaskan bahwa belanja pemerintahan daerah penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan sumber data laporan 415 Pemkab untuk LRA per 23 Desember 2025 (data diolah) Ditjen Bina Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025, Realisasi APBD menuju Penutupan Anggaran Akuntabel data per 30 November 2025, Maluku Utara masuk dalam 10 Provinsi realisasi pendapatan Tertinggi se Nasional.
Provinsi Maluku Utara kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah nasional pada penghujung tahun anggaran 2025.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Maluku Utara berhasil pada posisi dalam 5 besar nasional dengan realisasi pendapatan tertinggi tahun anggaran 2025.
Pencapaian ini menjadi sinyal positif bagi stabilitas ekonomi dan kemandirian fiskal daerah yang terus menunjukkan tren peningkatan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Salah satu pemicu pertumbuhan ekonomi adalah sektor pertambangan dan industri pengolahan yang menjadi tulang punggung ekonomi Malut diakui memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, inovasi dalam digitalisasi pemungutan pajak juga dinilai meminimalisir kebocoran anggaran.
Apresiasi dari Pusat
Masuknya Maluku Utara dalam daftar 10 besar ini bukan sekadar angka. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan di Maluku Utara semakin transparan dan akuntabel.
Mendagri Tito menegaskan bahwa belanja pemerintahan daerah penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dan ini sejalan dengan upaya yang telah dilakukan Pemprov Malut.
Daftar Provinsi dengan Realisasi Tertinggi
Comment