TERNATE, SijegeId – Komisi I DPRD Kota Ternate bakal memanggil manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dalam waktu dekat. Pemanggilan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini bertujuan meminta penjelasan resmi terkait penetapan tarif masuk bagi pejalan kaki sebesar Rp 5.000 di Pelabuhan Ahmad Yani yang belakangan dikeluhkan warga.
Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate, Muzakir Gamgulu, mengakui bahwa penetapan tarif di Pelabuhan Ahmad Yani maupun Pelabuhan Bastiong secara teknis merupakan kewenangan PT Pelindo. Kendati demikian, DPRD merasa perlu mengkaji payung hukum yang mendasari besaran nominal tersebut.
“Retribusi yang mereka tarik itu memang kewenangan mereka, tapi nanti kita lihat dulu. Kita akan kaji regulasinya seperti apa terkait nominal yang mereka tetapkan,” tegas Muzakir, Senin (2/11/2026).
Pertanyakan Kontribusi PAD dan PPN 10 Persen
Muzakir mengaku belum mengetahui secara pasti apakah hasil pungutan retribusi tersebut turut menyumbang kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate atau sepenuhnya masuk kas BUMN.
Selain besaran tarif, pencantuman Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen pada lembar karcis masuk pejalan kaki juga menjadi sorotan. Pihaknya ingin memastikan apakah penerapan pajak tersebut murni instruksi pemerintah pusat atau ada opsi penyesuaian regulasi daerah.
Menurut Muzakir, gelombang protes masyarakat terpicu oleh minimnya sosialisasi dari pihak pengelola pelabuhan. Warga merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai alasan dan legalitas pungutan bagi pejalan kaki yang hendak beraktivitas di dalam dermaga.
“Saya sampaikan bahwa masyarakat itu tidak pernah dapat penjelasan soal kenapa sampai tarif jalan kaki itu dipungut biaya,” jelasnya.
Targetkan RDP Digelar Pekan Ini
Guna meredam polemik di tengah masyarakat, Komisi I menjadwalkan agenda RDP bersama jajaran PT Pelindo Ternate pada pekan ini atau selambat-lambatnya pekan depan.
Muzakir berharap, forum koordinasi resmi tersebut dapat melahirkan solusi yang tidak membebankan warga, termasuk membuka peluang penurunan besaran tarif.
“Karena ini menyangkut keluhan masyarakat, kita koordinasikan dulu dan panggil mereka. Paling tidak tarif itu bisa dikurangi,” pungkasnya. (x)
Comment