Ternate, Sijege.id – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara melaksanakan instruksi Gubernur Sherly Tjoanda Laos, memperkuat penggunaan E-Katalog khususnya pengadaan barang dan jasa.
Hal ini ditindaklanjuti pasca pertemuan antara Gubernur Maluku Utara dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakara, 18 September 2025.
Beberapa komitmen yang ditingkatkan pada pengadaan barang/jasa di setiap tahun anggarab yaitu berikutnya, pertama Peningkatan Katalog Konstruksi, kedua, Peningkatan Konsolidasi, ketiga, Penerapan Kontrak Payung, untuk Konstruksi.
Menurut Plt Kadis PUPR Provinsi Malut, Risman Iriyanto, pasca pertemuang dengan LKPP, Dinas PUPR Malut langsung menjalankan kebijakan Gubernur Malut, agar terpenuhi profesionalisme prinsip pengadaan barang dan jasa Pemprov Malut.
“Beberapa hal dibahas kebetulan kami ikut pertemuan, demi terpenuhinya prinsip pengadaan barang/ jasa Pemerintah Maluku Utara (diataranya, efektik dan efiesien),” ujar Kadis.
Risman menambahkan, selanjutnya akan dilakukan tindak lanjut pertemuan di level teknis atas tindaklanjut hasil meeting dengan LKPP, harapannya tahun anggran 2026, pelaksanaan tiga agenda dapat terlaksana.
Sistem pengadaan barang dan jasa secara transparan di rancang, untuk mendorong penghematan anggaran pemerintah sekaligus peningkatan barang dan jasa.
Penggunaan kontrak payung melalui e-katalog ini juga mempercepat pengadaan dan meningkatkan transparansi.
“Agar pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih efisien dan efektif, serta akuntabel, karena harga bisa dikontrol secara elektronik sesuai pasar, sebagai bentuk tindaklanjut komitmen Gubernur Sherly soal tata kelola Pemprov Malut secara baik,” tegas Risman. (Ifan)
Comment