Jakarta, Sijege.id – Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, memaparkan aspirasi masyarakat Maluku Utara, tentang kondisi ruas jalan yang akses mobilisasi belum aman dan berkeadilan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI, Rabu (30/04) di Senayan Jakarta.
Ia menuturkan ruas jalan provinsi kurang lebih panjang 1.200 kilometer (km) di luar ruas kabupaten kota masing-masing 300-500 km, masih harus mendapat perhatian serius.
“Ini masih menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi Provinsi Maluku Utara dan teriakan dari masyarakat Malut setiap harinya karena mereka tidak memiliki akses mobilisasi yang aman,” aspirasi Sherly.
Dari ruas jalan provinsi 1.200 km dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 3,6 triliun, jika hanya mengandalkan APBD Malut, dibutuhkan waktu selama 15 tahun.
“Itupun jika kita menghitung inflasi dan harga material maka mungkin dibutuhkan durasi waktu 20 sampai 25 tahun kedepan,” paparan Sherly.
Permasalahanan utama Pemprov Malut adalah fiskal yang lemah bergantung pada dana transfer pusat ke daerah.
Sementara kondisi Dana Alokasi Umum (DAU), hampir 100 persen habis untuk belanja pegawai.
Malut murni hanya hidup dari operasional yang bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Belum lagi posisi hutang Pemprov dari APBD sekitar Rp. 3,2 triliun, hutangnya Rp. 998 miliar atau sekitar 30 persen dari APBD.
Hal serupa juga terjadi di 10 kabupaten dan kota, ada defisit kurang lebih 20-30 persen peninggalan dari pemerintahan sebelumnya.
Usulan solusi strategis dari Gubernur Sherly Laos, karena kondisi DAU transferan pusat ke daerah telah habis untuk 100 persen belanja pegawai, dan kami hanya bergantung pada PAD dan DBH, “maka kami harus berfikir out of the box bagaimana meningkatkan PAD, ujar Sherly. (ef).
Comment