Sijege.id, TERNATE – Sebuah langkah besar untuk mengawal transparansi anggaran dan masa depan generasi muda baru saja diikrarkan di Bumi Moloku Kie Raha.
Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, menghadiri langsung pengukuhan pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Indonesia se-Provinsi Maluku Utara periode 2024–2029, di Halmahera Tengah, Kamis (18/06).
Tak sekadar seremonial, momentum ini diintegrasikan dengan optimalisasi program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa), sebuah langkah edukatif untuk memastikan pembangunan dan bantuan pendidikan di tingkat desa berjalan tanpa celah.
Acara strategis ini turut dihadiri oleh figur-figur kunci, di antaranya Jaksa Agung Muda Intelijen (Kajamintel) Prof. Dr. Reda Manthovani, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, serta Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Sangadji.
Bagi masyarakat awam, istilah “Jaga Desa” mungkin terdengar formal. Namun, pada hakikatnya, program ini adalah jembatan edukasi hukum bagi aparatur desa dan masyarakat.
Jaga Desa adalah program kolaboratif antara Kejaksaan RI dan pemerintah daerah untuk mengawal pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini (preventif).
Kali ini, fokus utama program Jaga Desa di Maluku Utara adalah memastikan keberhasilan Program Indonesia Pintar (PIP) agar tepat sasaran, sehingga tidak ada anak-anak di pelosok daerah yang putus sekolah karena kendala administratif atau penyalahgunaan anggaran.
Raffi Ahmad: Masyarakat Harus Ikut Mengawasi
Raffi Ahmad menyampaikan apresiasi yang mendalam atas sinergi yang terbangun antara Kejaksaan RI, ABPEDNAS, dan jajaran pemerintah daerah di Maluku Utara.
Menurutnya, masa depan generasi muda sangat bergantung pada kebersihan tata kelola di tingkat paling dasar, yaitu desa.
”Melalui platform Jaga Desa ini, kita semua diedukasi untuk tidak abai. Masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa. Kita harus pastikan pembangunan berjalan tepat sasaran, serta memastikan bantuan pendidikan (PIP) benar-benar diterima oleh adik-adik kita yang berhak,” ujar Raffi dengan penuh semangat.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi ini adalah bukti nyata komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan desa yang transparan dan berpihak pada masa depan generasi muda.
Kehadiran Gubernur Sherly Tjoanda dan Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Sangadji, mempertegas bahwa pemerintah daerah siap memberikan dukungan penuh secara struktural.
Penguatan ABPEDNAS sebagai wadah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan mampu menjadi mitra kritis sekaligus strategis bagi kepala desa dalam merumuskan kebijakan yang pro-rakyat.
”Selamat bertugas kepada seluruh pengurus DPD dan DPC ABPEDNAS se-Maluku Utara yang telah dikukuhkan. Mari kita jadikan momentum ini sebagai awal dari era baru desa yang mandiri, cerdas, dan transparan demi melahirkan generasi emas Indonesia,” tutup Gubernur Sherly. (Erita).
Comment