Ternate,Sijege.id – Kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI dan Menteri Kehutanan serta rombongan, dilaksanakan pertemuan di Royal Resto, Selasa 23 September 2025.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi Soeharto atau akrab disapa Titiek Soeharto dan jajaran Anggota Komisi IV bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, melakukan audiensi dengan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, Wakil Gubernur Sarbin Sehe, dan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota di Maluku Utara.
Komisi IV sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang membidangi mitra Komisi yaitu bidang kehutanan, perikanan dan kelautan, pertanian dan lingkungan hidup.
Salah satu Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus juga hadir sebagai perwakilan rakyat daerah pemilihan Provinsi Maluku Utara dari Fraksi Partai Golkar.
Saat audiensi dengan Komisi IV dan Menteri Kehutanan, Gubernur Sherly Tjoanda Laos sampaikan permasalahan dampak pertambangan masyarakat dan kendala keterbatasan kewenangan pemerintah daerah.
Menurut Gubernur Sherly banyak hal lapangan urusan pertambangan melalui kebijakan dan negosiasi sehingga menyulitkan pengawasan, jika memungkinkan ditentukan saja dari pusat menjadi pegangan daerah.
“Sama halnya seperti curhat dari Pa Bupati Halmahera Tengah, kita hanya selalu dilewati tidak di-cckan dan tidak tahu RAB berapa banyak alat yang turun, tidak tahu kegiatannya karena tidak diikutkan dalam proses,” papar Gubernur Sherly.
Ia menyampaikan akhirnya secara mandiri Pemda ke kementerian, mencari dan mendapat data bisa di akses, namun karena Pemprov merupakan perpanjangan tangan pusat, ketika ada permasalah sosial pastinya daerah yang harus tangani.
“Meski tidak punya kewenangan antara Pemprov dan Pemkab namun bisa dimasukkan dalam flow, agar prosesnya bisa kami ketahui,” ujar Gubernur Sherly.
Gubernur Sherly menyampaikan soal per-masalahan detail, karena ini wilayahnya kasus per kasus ada di Kabupaten masing-masing, seperti Halmahera Timur, Halmahera Selatan dan Halmaher Tengah maka akan disampaikan langsung oleh bupati masing-masing. (Ifan)
Comment