TERNATE , Sijege.id — Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku Utara menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Blue Print Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), Selasa (16/12/2025), pukul 09.00 WIT. Kegiatan yang berlangsung di Caffe Gobi ini melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, camat, kepala desa lingkar tambang di Kecamatan Weda dan sekitarnya, serta perwakilan perusahaan pertambangan.
FGD ini bertujuan merumuskan arah kebijakan PPM yang lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di wilayah lingkar tambang. Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah asisten dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Halmahera Tengah, Camat Weda, Weda Tengah, dan Weda Utara, serta para kepala desa dari Lelilef Sawai, Lelilef Woebulen, Lukulamo, Woekob, Woekerana, Kulo Jaya, Gemaf, Sagea, dan Fritu.
Dalam forum diskusi, para perwakilan kecamatan dan desa menyampaikan berbagai keluhan serta kritik terhadap dampak aktivitas pertambangan. Salah satu isu krusial yang mengemuka adalah melemahnya aktivitas ekonomi masyarakat, yang ditandai dengan banyaknya rumah kos yang kosong akibat perubahan dinamika wilayah. Desa Fidi Jaya juga menyoroti persoalan kependudukan yang dinilai berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan pembangunan desa.
Kepala Desa Waleh, Anhar Syafar, menyampaikan kritik tajam terkait lemahnya pengawasan terhadap aktivitas tongkang pengangkut ore nikel. Ia juga mengusulkan agar pengelolaan dikembalikan melalui mekanisme royalti seperti sebelumnya, serta mendesak agar Program PPM dievaluasi secara menyeluruh. Bahkan, ia menegaskan bahwa PPM perlu dihapus jika dinilai tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Selain itu, para kepala desa mendesak perusahaan pertambangan, khususnya PT BPN, untuk segera menyelesaikan pembangunan asrama mahasiswa. Mereka juga meminta perusahaan lebih proaktif dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat tanpa harus menunggu pengajuan proposal dari pemerintah desa.
“Desa-desa lingkar tambang adalah tuan rumah. Masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tegas para kepala desa dalam forum tersebut.
Isu lingkungan juga menjadi sorotan, khususnya terkait pengelolaan sampah. Para kades mendesak perusahaan agar menyediakan fasilitas pengelolaan sampah sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan sekaligus langkah pencegahan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di tingkat desa.
Kegiatan FGD ini turut didukung oleh tiga mahasiswi Universitas Khairun (Unkhair), yakni Syifa Nurhaliza Sibua, Wahdania Soleman, dan Indah Safitri, yang berperan membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan.
FGD ini diharapkan menjadi pijakan awal dalam penyusunan Blue Print PPM yang lebih responsif, berkeadilan, dan benar-benar berdampak bagi masyarakat di wilayah lingkar tambang Halmahera Tengah. (Erita)
Comment