Ternate, Sijege.id – Forum Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara bersama Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos dan Bupati Wali Kota se-Maluku Utara, menghadirkan narasumber Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah, A. Fatoni, Direktur Utara PT Sucofindo Jobitriananda Hasjim dan Direktur Pendapatan Daerah Teguh Narutomo, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Maluku Utara, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari 10 kabupaten/Kota, Jumat 25 April 2025 bertempat di Bela Hotel Ternate.
Pertemuan ini sebagai rangkaian dari Musrawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, dimana OPD sebagai leading sector yaitu Bappeda Maluku Utara, menjadi agenda penting sinkronisasi arah kebijakan dan pembangunan dari tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi sampai Kabupaten/Kota.
Menurut Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, ini merupakan forum penting untuk sinkronikasi arah kebijakan, mendiskusikan arah pembangunan Provinsi Maluku Utara yang terarah sesuai program Asta Cita Pemerintah Pusat hingga daerah.
“Mari kita jujur melihat persoalan apa yang sesunguhnya terjadi dan dihadapi Kabupaten/Kota masing-masing. Sinkronoisasi arah kebijakan ini harus benar-benar sama-sama kita wujudkan, untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara,” tegas Sherly.
Sherly Laos menekankan persoalan mendesak yang dihadapi oleh seluruh Kabupaten/Kota dan termasuk Provinsi ialah defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Fakta sesuai data dan paparan dari Menteri Dalam Negeri RI, bahwa pendapatan daerah dan pendapadan asli daerah (PAD) Provinsi Maluku Utara dan 10 Kabupaten/Kota tergolong rendah. Maluku Utara fiskal APBD rendah, masuk peringkat nomor tujuh paling bawah setelah enam Provinsi di Papua,”ungkap Sherly.
Di Tahun 2025, pendapatan daerah Maluku Utara hanya 25 persen, dan masing bergantung dari dana transfer pusat ke daerah. Sama halnya di 10 Kabupaten/kota di Malut PADnya lebih rendah lagi. Kabupaten Sula 2%, Taliabu-Morotai 9-10 %. Sementara Halteng tertinggi 20%, Halsel 15 %, sisanya semua tergantung dana transfer daerah. (ep)
Comment