Sofifi, Sijege.id – Gubernur Sherly Laos menegaskan larangan segala bentuk pungutan dan menghimbau seluruh kepala sekolah SMA, SMK dan SLB di wilayah Maluku Utara agar proses pengambilan ijazah siswa/i tanpa beban biaya administrasi apa pun.
“Kami tegaskan ijazah tidak boleh lagi dibebani biaya administrasi apa pun. Khusus untuk sekolah negeri, ini harus menjadi perhatian serius. Pendidikan adalah hak setiap warga negara, dan jangan sampai ada hambatan hanya karena persoalan biaya,” tegas Gubernur Sherly.
Selain itu Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak atas tingkat kelulusan siswa SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Maluku Utara pada tahun ajaran 2024/2025 mencapai 98,30 persen.
Secara keseluruhan, jumlah siswa yang dinyatakan lulus dari seluruh jenjang pendidikan tersebut mencapai 18.369 orang.
Terdiri dari 13.457 siswa mengikuti ujian jenjang SMA, dan 13.230 di antaranya dinyatakan lulus, dengan tingkat kelulusan 98,31 persen.
Jenjang SMK, dari 5.131 peserta ujian, 5.071 siswa dinyatakan lulus atau setara 98,83 persen. Untuk jenjang Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dari 81 peserta, 67 siswa dinyatakan lulus, dengan persentase kelulusan sebesar 84 persen.
Gubernur Sherly Laos menyempaikan, ini hasil dari kerja sama lintas sektor, terutama antara satuan pendidikan, tenaga pendidik, pemerintah daerah, dan masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Provinsi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para kepala sekolah, guru, serta seluruh elemen masyarakat yang telah bekerja sama dan mendukung proses pendidikan hingga capaian ini dapat diraih secara maksimal,” ujar Gubernur.
Sherly juga berharap angka kelulusan yang tinggi harus diikuti langkah konkret mendorong lulusan siswa/siswi melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi.
“Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci kemajuan daerah. Karena itu, saya harap para lulusan tidak berhenti belajar. Pemerintah telah mengalokasikan berbagai program beasiswa, baik dari pemerintah pusat maupun dari APBD provinsi dan kabupaten, khususnya untuk siswa dari keluarga tidak mampu,” tegas Gubernur.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah, menyatakan pihaknya tengah melakukan proses penerbitan ijazah bagi siswa yang lulus.
Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
“Kami pastikan proses ini berjalan transparan dan sesuai jadwal,” kata Abubakar singkat. Pemprov Malut di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur menunjukkan komitmen kuat dalam memperbaiki tata kelola sektor pendidikan,” ujar Kadis. (ef)
Comment