Ternate,Sijege.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara, melalui kebijakan Gubernur Sherly Tjoanda Laos, berhasil mengajak kolaborasib dan kerja sama yang baik antar Pemprov Maluku Utara, Pemda Kabupaten/Kota dan dukungan proaktif dari seluruh jajaran Kantor BPJS Kesehatan.
Hari ini Selasa, 17 Juni 2025, kebijakan yang begitu bermanfaat bagi Rakyat Malut bisa mencapai status Universal Health Coverage (UHC) prioritas, dengan keaktifan di atas 80 persen.
Saat Launching Gubernur Sherly mengata-kan, dengan semangat kolaborasi, semangat melayani dengan satu tujuan memberikan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Malut, akhirnya bisa mencapai status UHC prioritas dengan keaktifan di atas 80%.
Ini tentu tidak bisa tercapai tanpa kolaborasi dan sinergitas antara sesama pemerintah daerah serta proaktif dari BPJS Kesehatan baik dari level Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.
Gubernur Sherly mengungkapkan, tidak sekadar berhenti pada acara seremonial ini, namun bagaimana cara agar masyarakat dapat memiliki BPJS Kesehatan dengan cara yang cepat (online).
“Pemerintah harus hadir dalam menjemput bola, harus ada di tempat pelayanan kesehatan. Buat apa punya status UHC prioritas kemudian aktivasinya masih berhari-hari dan ribet. Tujuan dari memiliki status UHC prioritas adalah ketika sakit, ketika harus operasi atau ketika harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang urgent di faskes manapun bisa secara offline atau online. Pelayanannya harus cepat, mudah, nyaman bagi masyarakat Malut,” jelas Gubernur.
Gubernur Sherly berjanji, di bulan Juli mendatang, pihaknya akan persiapkan untuk mengubah sistem manajemen informasi di Rumah Sakit di level provinsi dengan pelayanan yang lebih maksimal, mulai dari pemesanan obat, laporan dokter semuanya bisa terintegrasi digitalisasi sehingga pelayanan diharapkan lebih maksimal, manajemen dan cash flow-nya lebih baik.
Gubernur Sherly mengajak seluruh kepala daerah dan stakeholders untuk mening-katkan lagi pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sesuai pesan dari pak Presiden Prabowo. Untuk mempercepat cakupan pemeriksaan kesehatan gratis, karena Maluku Utara masih termasuk dalam salah satu daerah yang masih tergolong rendah PKG.
“Para Bupati dan Walikota tolong dicari tahu di lapangan apa yang menjadi kendala, sehingga PKG di Malut masih rendah. Apa kendalanya, dan apa masalahnya. Semoga bisa ditingkatkan lagi,” tegas Gubernur.
Selain itu, hari ini juga kita akan lakukan tanda tangan kerjasama dengan Kimia Farma, meningkatkan pelayanan kesehatan dalam hal ini pengadaan obat lebih baik.
“Jadi intinya adalah pelayanan kesehatan menjadi hak, bukan beban dan UHC bukan soal siapa yang terdaftar, tapi siapa yang benar-benar mendapatkan manfaatnya dan terlindungi karena kesehatan adalah hak setiap orang bukan beban,” kata Gubernur. (*)
Comment