Ternate,Sijege.id – Kegiatan Musrembang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara periode 2025-2029 dilaksanakan di Bela Hotel, Jumat 25 Juli 2025.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos hadir memaparkan bahwa, saat ini Pemerintah Pemerintah Provinsi Maluku Utara, melakukan berbagai terobosan terutama melalui kerja sama dengan telkomsat, membangun infrastruktur teknologi komunikasi dan konektivitas digital di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan dan perikanan. Begitupun juga dengan digitalisasi birokrasi yang akan dimpelementasikan melalui managemen talenta bagi para ASN.
Selain itu, terkait pembangunan infrastruktur, Gubernur Sherly menjelaskan dalam empat bulan, semasa pemerintahannya dengan Sarbin Sehe, banyak menerima komplain dan curhatan dari masyarakat terkait jalan dan jembatan. Hal ini diperoleh saat Gubernur Sherly melakukan kunjungan kerja di beberapa daerah melihat secara langsung.
Gubernur Sherly menegaskan bahwa pmerataan ekonomi dan pertumbuhan tidak mungkin tercapai kalau tidak ada konektivitas yang baik terutama jalan dan jembatan untuk 10 kabupaten/kota.
Sementara itu, di tahun 2025 ini pembiayaan belanja modal infrastruktur berkisar 15 persen. Sehingga di tahun 2026 diharapkan minimal 25% dari total APBD Provinsi Maluku Utara, sehingga belanja modal terutama pembangunan jalan dan jembatannya dapat lebih maksimal.
Beberapa program prioritas lainnya seperti, pembangunan jalan tani juga menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi. “Ini menjadi nilai tukar petani tidak bisa naik apabila mereka kesulitan mengeluarkan hasil panennya,”tegas Gubernur.
Jalan tani menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk segera dilakukan demi meningkatkan kualitas hidup dari petani. Tahun ini 2025, menggunakan Inpres Nomor 01 Tahun 2025 terkait pergeseran anggaran, Pemprov mendapat anggaran membangun 67 kilometer jalan tani yang difokuskan di Halmahera Utara dan Halmahera Barat.
Lebih lanjut Gubernur memaparkan, di tahun 2026 ditargetkan minimal 200 kilo yang akan dilakukan di Kabupaten Halmahera Timur. “Ini akan membantu 9 kabupaten kota secara bertahap dengan mengalokasikan 200 kilo jalan tani disetiap tahun untuk dua kabupaten/kota,” ungkap Gubenur Sherly.
Program Pembangunan Rumah Layak Huni
Selain itu, pembangunan rumah layak huni dan dapur sehat juga menjadi prioritas Sherly-Sarbin. Untuk tahun 2025 ini Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah mengalokasikan 700 rumah yang direnovasi, terutama pembagunan baru dan renovasi dapur yang bersih dan layak.
“Untuk tahun depan 2026, Pemprov akan menargetkan dengan alokasi belanja APBD Pemprov Malut, sebanyak 1000 rumah layak huni,” Ungkap Gubernur Sherly.
Saranan Prasarana Olahraga di Sofifi
Untuk rencana Sofifi kedepan, Gubernur Sherly akan dibangun sarana dan pra sarana olagraga di wilayah sekolah olahraga dan saat ini dianggaran Tahun 2025, sebanyak 61 SMA, SMK, SLB, akan direnovasi dan mendapat bantuan dari APBD sebanyak 54 sekolah.
“Jadi tahun 2025 ini sekitar 110an sekolah direnovasi,” ungkap Gubernur Sherly.
Prioritas Sektor Pertanian dan Perikanan Pemprov Malut
Sementara di sektor perikanan, difokuskan beberapa sentra perikanan. Dari 100 desa nelayan, Provinsi Maluku Utara sendiri mendapatkan 6 titik desa nelayan yang terdapat di 6 kabupaten kota.
Sedangkan untuk pertanian, saat ini akan diuji coba bibit unggul di empat hektare dengan target produksi 10 ton gabah kering panen. Tahun 2025, memberikan bantuan 1500 hektare bibit dengan target produksi 7 sampai 8 ton gabah kering panen per hekatre yang akan difokuskan di Subaim, Kao, Wairoro.
Gubernur berharapa melalui forum musrembang ini diharapkan adanya kerja sama yang baik dan selalu berkolaborasi serta membangun koordinasi antara Provinsi dan 10 kabupaten/kota.
Kepala Bappeda Malut, Muhammad Sarmin S Adam juga menambahkan, Musrembang RPJMD Tahun 2025-2029 yang digelar ini, sebagai langkah penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah, bertujuan untuk merumuskan arah pembangunan lima tahun ke depan yang lebih baik dan berkelanjutan, serta melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. (erita).
Comment