Ternate, Sijege.id – Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Ternate Nurlaela Syarif, meminta keseriusan Pemerintah Kota Ternate agar komitmen prioritaskan alokasi anggaran untuk Kota Ternate Universal Health Coverage (UHC) atau pelayanan prioritas jaminan kesehatan gratis masyarakat Kota Ternate.
Hal ini disampaikan saat rapat internal Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Jumat 7 November 2025 di Kantor Kalumata puncak.
Menurut Nurlaela total hutang iuran BPJS Kesehatan Kota Ternate tahun 2023 sampai Oktober 2025 Rp. 9.813.348.200.
Dengan rincian hutang sebagai berikut :
- Hutang tahun 2023 -2024 Rp. 6.484.688.200
- Hutang tahun 2025 bulan Agustus-Oktober Rp. 3.328.660.000
Sementara untuk tahun anggaran 2026 nanti, jika mengacu pada jumlah kepesertaan tahun 2025 sebesar 32.000 jiwa maka anggaran yang harus di sediakan di RAPBD 2026 adalah sebagai berikut :
- Iuran untuk PBPU (Pekerja Bukan Penerima Ulah) Pemkot sebesar Rp. 14.639.940.000
- Bantuan iuran untuk peserta mandiri kelas 3 aktif sebesar Rp. 302.400.000
Total anggaran yg di butuhkan tahun 2026 sebesar Rp. 14.942.340.000
Sedangkan tagas Nurlaela tahun anggaran 2026 anggaran yang baru dialolasikan sebesar Rp.12.000.000.000, masih terdapat selisih kurang sebesar Rp. 2.942.340.000.
“Kami Badan Anggaran DPRD Kota Ternate tengah menghitung ulang postur RAPBD Tahun 2026 yang sudah diajukan pemerintah Kota Ternate, dan jika ada cela fiskal misalkan dari penambahan target pendapatan pajak daerah yang di rancang rendah, kami dorong agar naikan dengan kompensasi harus menambah alokasi anggaran jaminan BPJS Kesehatan gratis untuk rakyat Ternate,” ujar Nurlaela.
Selain itu beberapa skema lainnya, untuk mencukupi penganggaran Ternate BPJS Kesehatan Prioritas (UHC), Banggar DPRD Kota Ternate juga mendorong agar skema piutang hutang PAD, yang tertagih atau tidak tertagih selama tahun 2023-2025 harus diakui sebagai pendapatan dan bisa untuk pembanambahan prioritas kesehatan gratis.
Selain itu, karena ini juga bagian sinergisitas program pusat, provinsi dan kabupaten kota, kami juga mendorong agar Pemprov Malut bisa menyelesaikan hutang Dana Bagi Hasil (DBH) kewajiban provinsi ke Kota Ternate.
“Kami berharap ketika komitmen Gubernur Sherly Tjoanda Laos membayar hutang DBH provinsi ke Kota Ternate, Pemkot harus komitmen diprioritaskan untuk menyelesaikan hutang jaminan kesehatan masyarakat. Prinsipnya meski kondisi anggaran sedang sulit di seluruh daerah, namun anggaran pro rakyat khususnya prioritas jaminan kesehatan gratis harus dikedepankan,” tutup Nurlaela. (Erita)
Comment