JAKARTA,Sijege.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara mengusulkan anggaran sebesar Rp. 10 triliun kepada Pemerintah Pusat (Pempus), untuk mempercepat pembangunan konektivitas darat di wilayah kepulauan di Maluku Utara.
Usulan itu disampaikan langsung oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, dalam pertemuan bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo, Sekjen Kementerian PUPR, Anggota Komisi V DPR-RI Irine Yosiana Roba, dan Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Mus, di Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Fokus Peningkatan Jalan Provinsi dan Pembangunan Lingkar Taliabu
Dari total nilai usulan Rp.10 triliun, Rp. 8 triliun dialokasikan untuk peningkatan dan perbaikan ruas jalan provinsi dan kabupaten di wilayah Malut.
Sementara Rp. 2 triliun diarahkan untuk pembangunan jalan lingkar di Kabupaten Pulau Taliabu. Dana ini diharapkan dapat terealisasi melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah maupun alternatif pembiayaan lainnya.
Gubernur Sherly menjelaskan, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi langkah strategis untuk membuka keterisolasian antarwilayah di Maluku Utara yang terdiri dari banyak pulau.
“Pertumbuhan ekonomi tinggi hanya jadi statistik bila jalan dan jembatan belum terkoneksi,” tegasnya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya,” ujar Gubernur.
Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Belum Menyentuh Desa
Lebih lanjut Gubernur Sherly, meski Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, mencapai 32 persen, capaian tersebut belum memberikan dampak langsung bagi masyarakat desa yang masih sulit mengakses pusat ekonomi dan layanan publik.
Ia menekankan bahwa pembangunan jalan bukan semata proyek fisik, melainkan fondasi pemerataan ekonomi di wilayah kepulauan.
“Konektivitas akan mempercepat distribusi hasil pertanian, memudahkan nelayan menjual tangkapan, dan membuka peluang usaha baru di desa-desa,” jelasnya.
Dorongan Pemerintah Pusat Diharapkan Perkuat Fiskal Daerah
Gubernur Sherly juga berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur darat di Maluku Utara tidak lagi terhambat keterbatasan fiskal daerah.
Dengan keterhubungan antarwilayah yang lebih baik, Pemprov Malut optimistis mobilitas masyarakat dan arus barang akan meningkat signifikan.
“Kalau konektivitas antarkabupaten dan desa bisa tersambung, maka pertumbuhan ekonomi Maluku Utara akan lebih inklusi dan berkeadilan,” tutup Gubernur Sherly. (Ifan)
Comment