SiJEGE.id – Sejak Tahun 2022 program UHC jaminan kesehatan gratis ini menjadi program andalan Pemerintah Kota Ternate, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Ternate, sudah memberikan langkah ikhtiar.
Menurut Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Ternate Nurlaela Syarif, dalam setiap rapat komisi dan Banggar bersama pemkot, berulang kali ikhtiarkan agar langkah strategis dilakukan, seperti koordinasi leading sektor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas kependudukan.
“OPD harus duduk bersama prioritaskan pembenahan data kependudukan penerima bantuan iuran atau PBI daerah”, ujar Nurlaela.
Menjelang tiga bulan masyarakat tidak mampu sakit, belum mendapat hak sebagai penerima bantuan iuran (PBI) kesehatan dari pemkot, harus masuk rumah sakit, biaya pengobatan jutaan rupiah, belum bisa terlayani secara gratis.
Hal ini karena sistem UHC BPJS kesehatan gratis, secara otomatis terblokir tidak bisa input data baru bisa terlayani, karena kelalalian melunasi kewajiban iuran Rp. 17,7 miliar.
“Pemkot harus evaluasi sistem pendataan secara berkelanjutan dan profesional. Data 79 persen penduduk sudah terdaftar, harus di evaluasi, data orang meninggal, sudah bekerja, dan pindah kependudukan”, ungkap Srikandi NasDem.
Comment