Jakarta,Sijege.id — Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menggelar pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) serta Wakil Menpan RB untuk membahas percepatan reformasi birokrasi dan pemetaan ulang pemerintahan di Maluku Utara, Jumat (14/11) di Jakarta.
Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan mempercepat implementasi digitalisasi birokrasi di wilayah kepulauan.
Dalam dialog Gubernur Sherly menegaskan, Maluku Utara membutuhkan sistem kerja yang lebih efisien, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kondisi fiskal yang ketat, kata dia, menuntut pemerintah daerah untuk melakukan penguatan proses internal dan pembenahan alur kerja birokrasi agar pelayanan publik dapat meningkat secara signifikan.
“Reformasi birokrasi harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Karena itu, penataan proses internal dan sinkronisasi sistem sangat penting untuk memperkuat efektivitas pemerintahan,” ujar Gubernur Sherly.
Fokus percepatan reformasi birokrasi yang dibahas meliputi penataan kelembagaan, pembenahan dan percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta peningkatan layanan publik pada sektor-sektor vital seperti perizinan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, kesehatan, serta layanan dasar lainnya.
Gubernur Sherly juga mengapresiasi ruang dialog mendalam yang diberikan oleh Menpan RB dan Wamenpan RB, termasuk komitmen pendampingan yang akan diberikan pemerintah pusat.
Menurutnya, kolaborasi pusat dan daerah menjadi kunci mewujudkan birokrasi Maluku Utara yang profesional, modern, dan berorientasi pada hasil.
“Kami membutuhkan sinergi yang kuat untuk melakukan lompatan reformasi, dan dukungan pemerintah pusat sangat berarti demi terwujudnya pelayanan publik yang cepat, efektif, dan berkualitas,” tegasnya.
Pertemuan ini menjadi tindak lanjut dari agenda besar Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk mempercepat transformasi birokrasi dan memastikan seluruh aparatur bekerja dengan standar pelayanan yang lebih tinggi, transparan, serta didukung pemanfaatan teknologi pemerintahan digital. (Erita)
Comment