Ternate, Sijege.id – Hak angket DPRD salah satu hak lembaga DPRD untuk melalukan penyelidikan atas kebijakan pemerintah daerah, yang dinilai penting dan strategis berdampak luas bagi masyarakat karena inkonsistensi atas peraturan perundangan.
Dikalangan elit Maluku Utara sedang ramai dibicarakan wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) hak angket DPRD Maluku Utara.
Fraksi yang membuka wacana ini di dominasi oleh Fraksi PKS, Hanura, PDIP yang kemaren kalah bertarung Pilkada Maluku Utara yang telah berlangsung secara demokratis sesuai pilihan rakyat.
Menanggapi wacana ini, King Faisal Sulaiman Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, Minggu 27 April 2025 menilai, agar DPRD memberikan kesempatan kepada Gubernur dan Wakil Maluku Utara terpilih, Sherly Tjonada Laos dan Sarbin, bisa bekerja minimal satu tahun.
“Pembentukan pansus angket harus memiliki tujuan jelas, spesifik pada isu dan tidak sekadar menambah kegaduhan politik maupun membebani anggaran daerah”, ujar King Faisal.
Problem yang dihadapi Malut saat ini adalah rendahnya angka Pendapatan Asli Daerah (PAD), lemahnya kondisi fiskal daerah membutuhkan perhatian serius, dari eksekutif dan legislatif.
“Mari kita berpikir positif dan memberikan ruang bagi Ibu Gubernur untuk membuktikan komitmennya dalam memajukan Maluku Utara,” ujar Faisal.
Hal yang sama disampaikan Haryadi Ahmad Anggota DPRD Malut Fraksi Partai Bulan Bintang.
Meski Partai PBB juga kemarin lawan politik Sherly – Sarbin, namun Ia menyampaikan wacana hak angket oleh beberapa pimpinan Partai sangat tidak berdasar.
“Hak angket diperlukan jika ada dugaan kebijakan melanggar peraturan perundang-undangan, terutama kebijakan strategis dan berdampak luas bagi masyarakat,” ujar Haryadi.
Ia menambahkan justru kebijakan pemerintahan Sherly-Sarbin yang masih se-umur jagung ini, patut diapresiasi karena sangat populis bagi rakyat Malut.
“Baru se-umur jagung Sherly-Sarbin sudah berbagai terobosan seperti kebijakan bagi jamaah haji mendapat uang saku, charter pesawat, pendidikan gratis bebas komite, kesehatan gratis UHC prioritas, Mudik bersubsidi. Ini semua harusnya diapresiasi bukan usul angket,” tegas Anggota DPRD 2 periode.
Pembentukan pansus angket DPRD Malut, dikhawatirkan hanya manuver politik tukar guling untuk meloloskan kepentingan kelompok tertentu, bukan malah mendukung kepentingan dan hak rakyat Maluku Utara. (ef)
Comment