Sofifi,Sijege.id – Wakil Gubernur H. Sarbin Sehe menghadiri Sidang Paripurna Masa Persidangan Ketiga Tahun 2024/2025 dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Laporan Hasil Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, pada Jumat 4 Juli 2025, bertempat di Gedung DPRD Kota Sofifi.
Fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Malut, memberikan sejumlah masukan untuk memastikan rencana pembangunan daerah benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan ke depan.
Fraksi Golkar DPRD Malut memberikan masukan terkait, mendorong agar Pemprov Malut dari aspek pengelolaan keuangan daerah bisa mencapai opini dari Badan Pemeriksa Keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Untuk mencapai WTP Pemprov harus melaksanakan pengelolaan APBD dengan transparan dan akuntabilitas. Fraksi Golkar juga memberi masukan agar Pemrov lebih optimal menggenjot sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar mandiri dan tidak selalu bergantung dengan dana transfer pusat.
Sementara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), secara umum menerima pertanggungjawaban yang disampaikan Pemprov Malut, dengan catatan Pemprov melaksanakan prinsip transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
Fraksi Nasdem Deprov memberikan apresiasi bahwa kebijakan anggaran telah memenuhi sebagian parameter target pembangunan daerah. Namun Fraksi Nasdem meminta komitmen Pemprov otimalkan pengelolaan aset daerah.
Selain itu Fraksi PKS dan Fraksi Hanura, memberikan pandangan, meminta optimalisasi realisasi anggaran serta penyelesaian pembayaran hutang DBH kepada Kab/Kota karena menyangkut asas pembangunan daerah. Fraksi Hanura mengikhtiarkan, penetapan target PAD cenderung konservatif dan stagnan dari tahun ke tahun.
Sementara beberapa Fraksi lainnya seperti Fraksi PKB, Fraksi Gerinda, Fraksi Amanat Persatuan Indonesia, dan Fraksi Bintang Demokrat, menyoroti pergeseran fiskal anggaran yang dianggap tidak sesuai dengan kaidah Undang-Undang yang menjadi temuan oleh BPK. PKB meminta pengelolaan fiskal yang transparan demi kemajuan daerah.
Fraksi Gerindra APBD sebagai instrumen fiskal pembangunan daerah maka penyelesaian hutang harus menjadi atensi utama, sehingga tidak terus membebani beban anggaran setiap tahunnya.
Fraksi Amanat Persatuan Indonesia mengapresiasi capaian PAD yang telah melampaui dari target yang ditetapkan. Amanat Persatuan Indonesia memberikan catatan yaitu pengelolaan inventarisasi barang milik daerah yang masih jauh dari kata optimal. Masih terjadi ketimpangan pembangunan di Kab/Kota, angka stunting masih cukup tinggi di daerah pedesaan.
Fraksi Bintang Demokrat mengapresiasi kebijakan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan terutama infrastruktur yang langsung menyentuh masyarakat. Fraksi berharap pengelolaan fiskal terus ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.
Wakil Gubernur H. Sarbin Sehe, tampak mendengar dengan seksama apa yang menjadi pandangan dari sembilan Fraksi di Deprov Malut, dan agenda selanjutnya akan disampaikan jawaban oleh Pemerintah Provinsi Malut, terhadap masukan dan catatan masing-masing Fraksi. (erita)
Comment